iXZ5LucRXKUvehGMx7HNr7F2OUDV3eF73FJjIqjp

Tugas BPUPKI dan PPKI Beserta Hasil Sidangnya

Tugas BPUPKI dan PPKI

Tugas BPUPKI dan PPKI –  Halo pembaca setia blog Pintarkan! Pada kesempatan kali ini kami kami akan membahas mengenai mata pelajaran sejarah indonesia. Kalian pasti pernah dong mendengar sejarah mengenai BPUPKI dan PPKI? Namun tahukah kalian apa saja tugas mereka? Pasti masih banyak diantara kalian yang belum mengetahuinya.

Oleh karena itu kami sangat tertarik untuk membahas mengenai apa saja tugas BPUPKI dan PPKI. Tak hanya itu saja, kami juga akan menjelaskan mengenai waktu persidangan, hasil kerja / hasil sidang. Pokoknya kami akan menjelaskan materi kali ini sedetail mungkin agar kalian bisa dengan mudah memahaminya. Baiklah tanpa tunggu lama lagi, yuk langsung saja kita mulai ke pembahasannya.

BACA JUGA: Langkah Langkah Penelitian Sejarah dan Contohnya

Tugas BPUPKI dan PPKI

Tentu saja BPUPKI dan PPKI tidaklah sama, terdapat beberapa perbedaan diantara mereka. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI didirikan oleh seorang Letnan Jendral yang bernama Kumikachi. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut Dokuritsu Junbi Cosakai. Lembaga ini dibentuk ketika jepang datang ke Indonesia untuk menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945.

Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan karena tugas utamanya sudah berhasil dilaksanakan. Sehingga BPUPKI diganti oleh PPKI. PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, PPKI disebut Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI dipimpin oleh Ir. Soekarno dan wakilnya Moh. Hatta. Kurang lebih seperti itulah sejarah singkat dari BPUPKI dan PPKI. Sekarang mari kita bahas mengenai tugas BPUPKI dan PPKI.

Tugas BPUPKI

Berikut ini adalah ke 5 tugas BPUPKI yang dapat kami jelaskan:
  • BPUPKI bertugas untuk merancang dan menyusun dasar negara Indonesia.
  • Setelah sidang pertama selesai, tugas BPUPKI adalah untuk membentuk reses dalam kurung waktu satu bulan.
  • BPUPKI juga bertugas untuk membentuk panitia kecil yang disebut panitia delapan yang tugasnya untuk menampung saran dan juga konsep dasar negara dari setiap anggota.
  • Membantu panitia sembilan bersama dengan panitia kecil.
  • Panitia sembilan berhasil menghasilkan Jakarta Charter atau dalam Bahasa Indonesianya adalah Piagam Jakarta.

Tugas PPKI

Berikut ini adalah ke 3 tugas PPKI yang dapat kami jelaskan:
  • PPKI bertugas untuk mengesahkan UUD 1945.
  • PPKI bertugas untuk melantik Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
  • Membentuk komite nasional yang bertujuan untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden sebelum DPR dan MPR dibentuk.
Itulah dia tugas BPUPKI dan PPKI yang bisa kami jelaskan kepada kalian semua. Apakah kalian sudah mulai paham apa perbedaan tugas BPUPKI dan PPKI sekarang? Semoga saja sudah ya, karena kami rasa penjelasan kami mudah dipahami.

Hasil Sidang BPUPKI dan PPKI

Setelah kalian memahami apa saja tugas BPUPKI dan PPKI. Perlu kalian ketahui bahwa BPUPKI melaksanakan sidang sebanyak dua kali sedangkan PPKI melaksanakan sidang sebanyak tiga kali. Waktu persidangan BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Untuk waktu persidangan BPUPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 14 Juli 1945.

Waktu persidangan PPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Waktu persidangan PPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 atau satu hari setelah sidang pertama. Waktu persidangan PPKI yang terakhir atau yang ketiga adalah pada tanggal 22 Agustus 1945. Kami sengaja menjelaskan mengenai kapan waktu persidangan BPUPKI dan PPKI terlebih dahulu sebelum membahas hasil sidang BPUPKI dan PPKI agar kalian bisa semakin mudah memahaminya.

Hasil Sidang BPUPKI Pertama

Hasil sidang BPUPKI pertama adalah perumusan dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal dengan sebutan Pancasila. Ada tiga tokoh yang membicarakan atau merundingkan gagasan mengenai dasar negara. Orang orang tersebut diantaranya adalah Mr. Mohammad Yamin, Prof. Dr. Supomo dan Ir. Soekarno. Tentu saja sidang ini berjalan dengan sangat sulit, karena merumuskan dasar negara ini sangat penting dan bukanlah hal yang mudah.

Pada akhirnya dibentuk panitia khusus yang bertugas untuk merumuskan berbagai usuan tersebut. Panitia ini disebut Panitia Sembilan dan diketuai oleh Ir. Soekarno. Lalu pada akhirnya disepakatilah rumusan dasar negara yang dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta yang berisi 5 poin

Terdapat tiga pembicara yang mencoba membicarakan gagasan mengenai dasar negara. Ketiga pembicara di sidang pertama BPUPKI adalah Mr. Mohammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Supomo dan Ir. Soekarno.

Perumusan sidang PPKI ini berlangsung cukup sulit dikarenakan merumuskan dasar negara yang begitu penting bagi masyarakat Indonesia. Usulan dari M. Yamin, Supomo dan Soekarno pun masih belum menemukan kata atau hasil mufakat dari tiap anggota.

Sehingga akhirnya dibentuklah panitia khusus, dimana bertugas merumuskan usulan – usulan tersebut. Dengan beranggotakan 9 orang, panitia kecil ini diketuai oleh Ir. Soekarno, setelah itu disepakati dengan rumusan dasar negara yang dikenal dengan nama Jakarta Charter atau dalam bahasa Indonesianya Piagam Jakarta yang didalamnya berisikan 5 poin.

Poin pertama membahas tentang ketuhanan dan agama, kedua tentang kemanusiaan, ketiga tentang persatuan, keempat tentang permusyawaratan dan yang terakhir tentang keadilan sosial. Piagam Jakarta ini kemudian menjadi asal-usul lahirnya Pancasila.

Hasil Sidang BPUPKI Kedua

Hasil sidang BPUPKI kedua adalah mengenai rancangan Undang Undang Dasar, bentuk negara, pernyataan kemerdekaan, wilayah negara, dan juga kewarganegaraan Indonesia. Dalam sidang ini dibentuk panitia yang bertugas untuk merancang Undang Undang Dasar yang beranggotakan 19 anggota dan diketuai oleh Ir. Soekarno. Tak hanya itu saja, dibentuk juga panitia pembelaan tanah air yang diketuai oleh Abikoesno Tjokrosoejoso dan panitia ekonomi serta keuangan yang diketuai oleh Moh. Hatta.

Sidang tersebut menghasilkan penentuan wilayah Indonesia merdeka yang diantaranya adalah Hindia Belanda, Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis dan pulau sekitarnya. Lalu pada tanggal 11 Juli 1945, panitia yang ditugaskan merancang UUD membentuk lagi panitia kecil yang beranggotakan 7 orang dan diketuai oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo.

Pada akhirnya terdapat 3 hal pokok yang termasuk dalam UUD 1945 yaitu tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia, pembukaan UUD serta batang tubuh UUD. Konsep proklamasi juga sudah dibahas dan mengambil tiga alinea pertama yang terdapat pada piagam jakarta, sedangkan konsep UUD diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta.

Hasil Sidang PPKI Pertama

Hasil sidang PPKI pertama adalah pengesahan UUD 1945. Selain itu, dilakukan revisi pada Piagam Jakarta dimana kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya"  diganti menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" mengingat keberagaman Agama di Indonesia.

Lalu hasil sidang PPKI pertama juga menyetujui untuk mengangkat Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Lalu yang terakhir, sidang PPKI memutuskan untuk membentuk Komite Nasional yang bertujuan untuk membantu tugas-tugas presiden sebelum dibentuknnya MPR dan juga MPR.

Hasil Sidang PPKI Kedua

Hasil sidang PPKI kedua adalah membentuk pemerintah daerah yang terdiri dari 8 provinsi beserta dengan gubernurnya. Ke 8 provinsi tersebut diantaranya adalah:
NoProvinsi Nama Gubernur
1SumateraTeuku Mohammad Hassan
2Jawa BaratSutarjo Kartohadikusumo
3Jawa TengahR. Panji Suroso
4Jawa TimurR. A. Suryo
5Sunda KecilI Gusti Ketut Puja Suroso
6KalimantanIr. Pangeran Mohammad Nor
7SulawesiMr. J. Ratulangi
8MalukuDr G. S. S. J. Latuharhary


Setelah membentuk 8 Provinsi Indonesia beserta dengan gubernurnya, dibentuk juga komite nasional daerah di setiap provinsi. Lalu dibentuk juga 12 kementerian kabinet di tiap departemen dan 4 menteri negara non departemen. Berikut ini adalah nama menteri dan departemennya:
NoNama Menteri Departemen
1R.A.A. Wiranata KusumahDepartemen Dalam Negeri
2Mr. Achmad SoebardjoDepartemen Luar Negeri
3Prof. Dr. Mr. SoepomoDepartemen Kehakiman
4Ki Hajar DewantaraDepartemen Pengajaran
5Abikusno TjokrosujosoDepartemen Pekerjaan Umum
6Abikusno TjokrosujosoDepartemen Perhubungan
7A.A. MaramisDepartemen Keuangan
8Ir. Surachman TjokroadisurjoDepartemen Kemakmuran
9Dr. Buntaran MartoatmojoDepartemen Kesehatan
10Mr. Iwa Kusuma SumantriDepartemen Sosial
11SoeprijadiDepartemen Keamanan Rakyat
12Mr. Amir SyarifudinDepartemen Penerangan
13Wachid HasjimNon Departemen
14Dr. M. AmirNon Departemen
15Mr. R. M. SartonoNon Departemen
16R. Otto IskandardinataNon Departemen


Setelah itu diadakan juga rapat kecil yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Adam Malik mengusulkan untuk membentuk pasukan Tentara Rakyat Indonesia yang berasal dari tentara Heiho dan juga PETA. Anggota Kepolisian juga dimasukkan kedalam departemen dalam negeri, yang dimana ini adalah keputusan dari Otto Iskandardinata. Lalu, Otto Iskandardinata, Abdul Kadir dan Kasman Singodimerjo ditunjuk untuk mempersiapkan pembentukan tentara kebangsaan dan kepolisian negara.

Hasil Sidang PPKI Ketiga

Hasil sidang PPKI ketiga adalah menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang terdiri dari 137 anggota dari golongan muda dan juga masyarakat. Ketua KNIP adalah Kasman Singodimerjo, dan terdapat tiga wakil ketua yang diantaranya adalah M. Sutarjo, Latuharhary, dan Adam Malik.

Selain itu, hasil sidang ini juga memutuskan untuk membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI) yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Tujuan PNI ini adalah untuk mewujudkan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil. dan makmur berdasarkan kedaultan rakyat. Awalnya, PNI ini adalah satu-satunya partai di Indonesia atau Partai Tunggal. Namun, kemudian ditolak sehingga pada akhir Agustus 1945 rencana ini dibatalkan dan tidak ada lagi gagasan hanya ada satu partai di Indonesia.

Hasil sidang PPKI yang terakhir adalah untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Tujuan dibentuknya Badan Keamanan Rakyat adalah untuk menjaga keamanan umum di masing-masing daerah. Karena dibentuknya Badan Keamanan Rakyat maka PETA, Heiho dan Laskar Rakyat secara resmi dibubarkan. Sehingga pembentukan tentara kebangsaan Indonesia harus segera dilakukan.

Mungkin, itulah dia hasil sidang BPUPKI dan PPKI yang bisa kami jelaskan kepada kalian semua. Semoga semuanya sudah jelas dan bisa kalian pahami dengan mudah.

Penutup

Baiklah, tidak terasa sekali sekarang kita sudah sampai diujung pembahasan artikel kali ini mengenai apa saja tugas BPUPKI dan PPKI. Selain itu juga, kami juga sudah menambahkan penjelasan mengenai hasil sidang BPUPKI dan PPKI secara lengkap dan jelas. Bagaimana nih, setelah kalian membaca artikel diatas apakah kalian semakin mengerti dan ilmu kalian bertambah? Semoga saja sudah yaa.

Kami rasa sekian dulu artikel kali ini, semoga bisa memberikan manfaat yang besar bagi kalian yang sudah membaca artikel di blog Pintarkan. Teruslah bersemangat dalam menuntut ilmu dan jangan pernah bosan. Sampai jumpa dipostingan kami yang selanjutnya!
Related Posts
SHARE

Related Posts

Subscribe to get free updates

Post a Comment